PONCO SRI WIDODO

Kurator Permata Nauli Daulay Diduga Main Mata

2008-06-26T02:05:00.000-07:00

CIBUBUR,

Rencana lelang aset PT Sedjahtera Industrial & Trading yang ditangani oleh kurator Permata Nauli Daulay mendapat tanggapan serius dari Direktur PD Sumber Agung, Darsio. Ia menegaskan bahwa lelang tersebut penuh dengan tipu daya dan akal-akalan. Demikian disampaikan Darsio, dalam jumpa pers yang dilakukan di Danau Resto, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis, (26/2008).

Menurut Darsio, lelang yang rencananya akan dilakukan pada Jumat, 4 Juli 2008 harus dibatalkan, karena banyak pihak yang dirugikan. “Ini pasti ada scenario antara curator, pemilik pabrik, dan calon pembeli,” kata Darsio bersemangat.

Darsio menjelaskan banyak kejanggalan yang dilakukan oleh kurator, di mana ada selisih harga yang cukup besar dari penawaran sebelumnya. Di samping itu barang-barang yang ada di dalam pabrik berkurang hingga 80 persen.

Ia menambahkan bahwa pada tahun 2004, Haji Malik pernah mengajukan penawaran harga sebesar RP45 miliar, kepada KP2LN atas bangunan pabrik beriku tanah seluas 7,6 Ha di Citeureup, Bogor. Namun sekarang oleh pihak kurator Permana Nauli Daulay, pabrik tersebut ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah yakni Rp23 miliar.

“Saya melihat banyak kejanggalan atas lelang yang dilakukan oleh kurator. Anggap saja, harga tanah di kawasan itu, batas bawahnya sekitar Rp500 ribu per meter. Bangunan dan besi-besi yang ada di dalamnya bisa mencapai harga Rp40 miliar. Sekarang kenapa total keseluruhan hanya ditawarkan Rp23 miliar. Ini pasti ada kolusi antara kurator, pemilik pabrik, dan calon pembeli,” paparnya kesal.

Lebih jauh Darsio menduga, calon pembeli sudah dipersiapkan oleh pemilik, sehingga mereka bisa mengatur harga semaunya. “Lebih aneh lagi, kurator tidak jeli melihat kejanggalan-kejanggalan ini. Atau justru mereka terlibat dalam persekongkolan ini,” papar Darsio yang sudah menunjuk pengacara kondang O.C. Kaligis untuk menangani kasus ini.

Sementara pihak kurator Permata Nauli Daulay, tidak mau berkomentar saat dimintai keterangan seputar kecurangan yang dituduhkan pihak Sumber Agung. “Saya tidak mau komentar dulu deh,” kata Andi Hutagalung salah satu anggota kurator.

Seperti diketahui PT Sedjahtera mempunyai hutang kepada Bank Mandiri sebesar Rp30 miliar, kepada PD Sumber Agung sebesar Rp2,7 miliar dan kepada CV Tunas Warna Sejati sebesar Rp 1 miliar. Pemilik PT Sedjahtera tidak mampu membayar utang-utang mereka. PT Sedjahtera digugat oleh PD Sumber Agung agar segera melunasi utangnya. Oleh Pengadilan Negeri Cibinong, gugatan PD Sumber Agung dikabulkan, dan PT Sedjahtera diwajibkan membayar seluruh utang-utangnya. Aset PT Sdjahtera dikuasai oleh KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara).

Pengumunan lelang asset PT Sedjahjera oleh KP2LN dibuka pada 11 Juli 2006. Saat itu ada 130 item barang-barang yang ada di pabrik. Lelang tidak ada peminat, karena pihak pemilik selalu menaikkan harga.

Darsio menyatakan keheranannya atas penyusutan jumlah barang yang ada di dalam pabrik. “Sekarang dalam pengumuman lelang yang dilakukan oleh kurator, hanya 36 item barang, tidak termasuk tanah dan bangunan, padahal dulu ada 136 item. Lalu ke mana perginya 94 item barang lainnya,” tanya Darsio.

Lebih jauh Darsio menegaskan bahwa lelang tidak bisa dilakukan karena masih ada pihak-pihak yang tidak dicantumkan sebagai penerima hak, di antaranya PD Sumber Agung dan CV Tunas Warna Sejati.

Forum Purworejo, Blog Komunikasi Blogger Purworejo: Purworejo

2008-06-21T01:52:00.000-07:00

Forum Purworejo, Blog Komunikasi Blogger Purworejo: Purworejo

Teks Cover Belakang Human Rights & Terorrism

2008-05-17T18:51:00.000-07:00

Human rights issues have been a popular issue fought by countries/states that have just enjoyed democracy. For many years, the democracy system was known as the political system that mainly focuses on upholding human rights. Developing and newly independent states would usually be the countries that have just enjoyed democracies. These countries face big challenges in enforcing human rights in accordance with the standard made by developed countries.

While these countries are still struggling in enforcing human rights, since the September 11 and Bali bomb tragedy; the head of the state and the state itself are facing another big challenge: eradicating TERRORISM. It seems that the current stands in international law are to eradicate terrorism by hunting the terrorist in whatever manner; even when the human rights’ of the alleged terrorist should be violated. This stands is shown from the act of the United States of America in Guantanamo Bay and Iraq. Other states also have different motives in eradicating terrorism. Some states eradicate terrorism because such states do not wish to be ‘ostrasized’ by the international community; fearing that they might look as not being supportive to the war on terror.

Indonesia has also experienced the impact of the eradication of terrorism. One example of the impact experienced by Indonesia is the travel warning issued or declared by some states not to visit Bali. The travel warning was issued and/or declared by states because of the threat of terrorism in Indonesia. The states issuing and/or declaring travel warning gives the Bali bombing tragedy as an example of the threat of terrorism.

The policy of eradicating terrorism is also implemented in Afghanistan. Such policy is implemented in Afghanistan because Osama bin Laden or ‘the wanted head of terror’, is there.

Philip C. Jessup Moot Court is a Moot Court that discusses a lot of human rights issues, and particularly this year, the issue is terrorism and human rights. To be the winner of this Moot Court the participant must be familiar with the issues mentioned above. However, being familiar with such issues sometimes is not enough. The participants must also be able to abstract the legal issues and legal analysis that relates to international law, human rights, and terrorism.

Anak Agung dan SBY

2007-11-15T06:22:00.000-08:00

Anak Agung Gede Agung di Mandarin

2007-11-15T06:19:00.001-08:00

2007-11-15T06:16:00.000-08:00

Anak Agung Gede Agung

2007-11-15T06:03:00.000-08:00

Lebaran Yang Meresahkan

2007-09-21T16:44:00.000-07:00

Beberapa tahun terakhir ini, umat Islam Indonesia dibikin bingung oleh segelintir tokoh agama, dalam hal penentuan 1 Syawal (Lebaran) yang biasa disambut gegap gempita oleh sebagian besar penduduk ini. Lebaran yang seharusnya dirayakan bersama-sama dan suka cita oleh semua umat Islam, ternyata dilakukan sendiri-sendiri dan penuh keraguan. Akibatnya, unsur Ukhuwah Islamiah yang biasa digembar-gemborkan tokoh agama, menjadi tidak bermakna.

Satu hal yang menjadi penyebab adalah kebiasaan ormas Islam Muhammadiyah yang super demonstratif mengumumkan awal Ramadhan maupun awal Syawal, sebelum pemerintah yang sah mengumumkan hal itu. Dan biasanya, perhitungan Muhammadiyah berbeda dengan perhitungan pemerintah. Sepertinya Muhammadiyah hanya menggunakan satu patokan Hisab (perhitungan), sedangkan pemerintah menggunakan dua patokan: Rukyah (penglihatan) dan Hisab.

Mari kita lihat Hadis dari Abi Hurairah radhiallahu ‘anhu, ia berkata :
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda : “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal bulan Syawal). Jika kalian terhalang awan, maka sempurnakanlah Sya’ban tiga puluh hari.” (HSR. Bukhari 4/106, dan Muslim 1081).

Hadis ini biasa dipakai untuk mendasari penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan dengan metode rukyatul hilal. Jika rukyatul hilal tidak dimungkinkan karena cuaca atau alasan lain, maka baru menggunakan metode hisab dengan menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari. Artinya, dalam menentukan awal Ramadhan atau awal Syawal, yang menjadi patokan adalah rukyah terlebih dahulu. Jika ternyata rukyah tidak sempurna, maka kita diminta untuk menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari.

Menarik sekali, karena Muhammadiyah mendahulukan metode hisab dibandingkan rukyatul hilal, padahal berdasarkan hadis di atas, seharusnya menentukan rukyatul hilal terlebih dahulu baru kemudian metode hisab.

Dalil lain mengatakan, “Taatilah Allah dan Rosul, dan taatilah Ulil Amri di antara kalian”.

Ajaran Allah dan Rosul terkandung di dalam Alquran dan Hadis, sedangkan Ulil Amri adalah pemerintah (Depag), maka termasuk dalam penentuan Idul Fitri hendaknya kita mempercayakan hal tersebut kepada entitas yang memiliki otoritas, yakni pemerintah. Pertimbangannya adalah: Pertama, berdasarkan firman Allah di atas, Ulil Amri memiliki otoritas untuk ditaati, selama tidak memerintahkan hal-hal yang maksiat. Kedua, pemerintah memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap untuk menentukan Idul Fitri tersebut, termasuk dalam sumber daya manusianya. Terlepas dari tuduhan bahwa Depag cacat moral menjadi sarang koruptor, tetapi secara kelimuwan, SDM di Depag lebih memiliki otoritas dan kemampuan. Maka, bagi yang tidak memiliki otoritas dan kemampuan, sebaiknya mengikuti pemerintah saja.

Pertanyaan saya, mengapa pemerintah, tokoh agama, dan tokoh ormas Islam tidak sudi duduk berdampingan meminimalisasi perbedaan kemudian membuat kesepakatan dan keputusan bersama. Biarlah perdebatan itu berada di dalam wilayah para tokoh, bukan diumbar bebas di tingkat masyarakat. Umat pasti akan mengikuti keputusan yang dibuat para tokoh itu.

Yang terjadi sekarang adalah, ketika para tokoh itu merasa “haram” untuk duduk berdampingan, umat Islam yang bodoh ini diminta untuk menentukan keyakinan sendiri dengan penuh keraguan dan keresahan.

Kebiasaan Muhammadiyah yang ultra demonstratif menentukan awal puasa dan Idul Fitri tersebut, telah nyata-nyata merusak persaudaraan umat Islam itu sendiri.

Lihat juga: http://www.detik.com/indexberita/indexfr.php

Sri Widodo
Islam Abangan
Puri Bojong Lestari AA-18, Citayam – Depok 16921
No. KTP. 020469.

Tanah Probosutedjo Diserobot Lagi

2007-09-12T15:47:00.000-07:00

Lagi, tanah pengusaha nasional Probosutedjo di desa Hambalang, Citeureup, Bogor diperkarakan oleh sekelompok orang yang mengaku berhak atas lahan seluas 255 Ha. Mereka yang tergabung dalam Forum Hatti (Hambalang, Tangkil, dan Sukahati) mengadukan Probosutedjo ke DPRD Bogor, kemarin. Hadir dalam pertemuan itu antara lain, pihak Probosutedjo diwakili oleh H. Anim S. Romansyah, Wayan, dan Hardi, pihak penggugat diwakili oleh Danuwijaya, pihak ketiga di antaranya anggota DPRD Kabupaten Bogor, BPN, Dinas Kehutanan dan Perkebunana, serta Camat Citeureup.

Dalam aduannya, Forum Hatti mengaku tanah seluas 255 Ha milik masyarakat desa Hambalang belum dibebaskan oleh Probosutedjo, tetapi pada tahun 2006, BPN justru mengeluarkan perpanjangan HGU No. 9 atas nama PT Buana Estate milik Probosutedjo.

Sementara itu, Anim Sanjoyo Romansyah, Ketua Bidang Pertanahan PT Buana Estate, menegaskan, perseteruan ini mustinya tidak harus terjadi kalau masyarakat memahami persoalan hukum di Indonesia. Pasalnya lahan tersebut sudah pernah digugat oleh pihak lain dan sudah ditetapkan oleh PTUN sebagai milik PT Buana Estate secara sah. “Kalau mau menguasai lahan itu silakan gugat ke PTUN, bukan ke DPRD,” kata Anim.

Anim menjelaskan, pada 26 April 2007, Dolok F. Sirait dari PT Genta Prana dan HM Sukandi secara pribadi, pernah mencoba-coba menggugat PT Buana Estate atas lahan 211 Ha tersebut. Namun, PTUN Jakarta Timur menolak gugatan mereka, karena bukti dan saksi-saksinya sama sekali tidak memiliki unsur yang kuat. Bahkan, HM Sukandi mendekam di penjara atas perbuatannya merusak lahan di lokasi tersebut.

Kini, muncul lagi oknum yang coba-coba ingin menguasai lahan tersebut. Kali ini datang dari LSM Forum Hatti, yang diotaki oleh Danu Wijaya, mantan Kepala Desa Hambalang dan Edi dari PT Anugerah Inti Persada. Kedua oknum ini memanfaatkan anggota Dewan dan beberapa gelintir rakyat sekitar, untuk membangun opini bahwa mereka lah yang paling berhak atas lahan tersebut. “Kalau mereka memahami hukum, tidak akan melakukan hal-hal semacam itu, karena akan sia-sia,” tegas Anim.

Anim juga menyayangkan adanya isu bahwa PT Buana Estate tidak mengindahkan SK BPN No.9/HGU/BPN/2006, tentang perpanjangan waktu HGU. “HGU kita habis pada 31 Desember 2002, tetapi pada 22 Maret 2000, kita sudah memperpanjangnya. Sertifikatnya ada, bagaimana mungkin dikatakan tidak mengindahkan SK BPN,” kata Anim terheran-heran.

Anim juga menyesalkan cara-cara mereka dengan menebar teror dan isu kepada masyarakat sekitar. Jika PT Anugerah Inti Persada hendak membeli lahan tersebut, kata Anim, sebaiknya mereka datang baik-baik ke Buana Estate, kita bicarakan dengan Pak Probosutedjo. “Jangan menggunakan rakyat kecil untuk tameng, kasihan mereka,” papar Anim.

Anim menegaskan, hubungan antara PT Buana Estate dengan warga setempat, sejauh ini sudah terjalin harmonis. Sampai saat ini sudah ada sekitar 600 penggarap yang memanfaatkan lahan dan mendapat izin dari PT Buana Estate. “Kami tidak mengharapkan hasil bumi dari para penggarap. Kami persilahkan masyarakat setempat untuk mengolah lahan kami, silahkan ambil hasilnya,” kata Anim.

Sejauh ini, lanjut Anim, sejak bergabung dengan PT Buana Estate, tingkat kesejahteraan penduduk sekitar semakin meningkat dengan makin banyaknya warga yang memiliki kendaraan. Lagi pula, semua warga sudah memahami status mereka hanya sebagai penggarap. “Jika ada warga yang terhasut oleh oknum-oknum penyerobot tanah, itu hanya sebagian kecil saja,” lanjut Anim.

Kepada para penyerobot tanah, Anim mengingatkan agar mereka menggunakan iman dan hati nuraninya. Janganlah sekali-kali menguasai tanah yang bukan haknya. Ketahuilah, kata Anim, kita semua berasal dari tanah, hidup di atas anah, dan kembali lagi di kalang tanah. “Jika ada persoalan di antara kita, sebaiknya kita selesaikan secara damai sesuai jalur hukum yang berlaku, bukan dengan cara-cara kekerasan,” kata urang Bogor ini.

Menanggapi perseteruan ini, anggota DPRD Kabupaten Bogor tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya memberi pandangan bagaimana hak dan kewajiban PT Buana Estate terhadap lahan yang dikuasainya. Anggota dewan juga menyarankan pihak penggugat, agar mempersiapkan berkas-berkasnya untuk keperluan persidangan, sambil menunggu proses pengadilan di PT TUN yang kini telah berjalan. “Kita tunggu saja hasilnya,” kata Wawan dari Fraksi PKS ini.

Pengembalian Aset Hasil Korupsi Tidak Maksimal.

2007-09-09T19:18:00.000-07:00

Aset-aset hasil korupsi yang seharusnya dikembalikan kepada negara, sejauh ini tidak berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu perlu membentuk agen pengembalian asset dengan hak mengawasi aktivitas otoritas hukum pengembalian asset tindak pidana korupsi, baik prosedural maupun substansial. Demikian dikemukakan YB Purwaning M. Yanuar, dalam sidang terbuka doctoral (S3) di Audotorium Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung, Jumat, (07/09).

Purwaning, yang tercatat sebagai advokat senior di kantor O.C. Kaligis & Associates, dalam disertasinya mengemukakan, bahwa sistem yang berlaku saat ini belum efektif dan efisien dalam pengembalian aset yang maksimal. Hal ini terjadi karena mekanisme pengembalian aset yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk KUHAP, terlalu sederhana dan belum memenuhi prinsip-prinsip dan standar yang berlaku internasional. Akibatnya, tidak memungkinkan pengembalian asset secara efektif dan efisien.

Bahkan, kata Purwaning, beberapa negara menginginkan agar pengembalian aset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut. "Keinginan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa korupsi mengakibatkan hilangnya kesempatan masyarakat negara-negara korban korupsi untuk menikmati hak yang tidak dapat dicabut atau dihapus, yaitu hak untuk secara layak, bahagia dan sejahtera," kata Purwaning, anggota delegasi RI di PBB untuk pembahasan Konvensi Antikorupsi 2003 di Wina, Austria.

Menurut Purwaning, untuk mewujudukan pengembalian secara efektif dan efisien adalah dengan membentuk UU tentang Pengembalian Aset serta membentuk Badan Pengembalian Aset. Badan ini nantinya, kata Purwaning, bertugas mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset, baik procedural maupun substansial. Dengan demikian diharapkan pengembalian asset hasil korupsi akan lebih maksimal.

Lebih jauh Purwaning menegaskan bahwa pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi dari perspektif hukum pidana, merupakan upaya mereformasi dan membangun institusi hukum yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi pada tingkat internasional, regional, dan nasional.

Dalam disertasi yang berjudul “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Purwaning, berpandangan bahwa teori pengembalian asset yang dibangun di atas pandangan dan prinsip-prinsip teori keadilan sosial, merupakan teori hukum yang menjelaskan pengembalian asset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan social yang memberikan kemampuan, tugas, dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Teori pengembalian aset ini, kata Purwaning, dilandaskan pada prinsip dasar antara lain: berikan kepada Negara apa yang menjadi hak Negara. Prinsip ini sebangun dan setara dengan prinsip yang merupakan kewajiban Negara terhadap rakyat, yaitu berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.

Pendapat ini dikemukakan oleh advokat Purwaning M Yanuar di hadapan tim pengujinya untuk meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, Jumat lalu. Tim penguji yang diketuai Prof HA Djaja Saefullah PhD, didampingi delapan penguji lainnya antara lain lainnya adalah Prof Dr Romli Atamasasmita SH, LLM (Ketua Tim Promotor), dengan anggota promotor antara lain, Prof Dr Muladi SH, Dr Yunus Husein SH,LLM, Prof Indriyanto Senoaji SH, Prof Dr Ahmad M Romli SH, Prof Dr Hj Kusdwiratri Setiono Psi.

Usai memperoleh gelar akademis tertinggi dengan predikat cum laude, Purwaning mendapat ucapan selamat dari para kerabat, teman sejawat, dan para pembimbing yang antara lain terlihat DR. O.C. Kaligis, DR Tommy Sihotang SH, Dr. Djohansyah SH, Rudhy Lontoh, Indriyanto Seno Adji, dan Prof. Muladi. (wid)

Anim Sanjoyo Romansyah, Ketua Bidang Pertanahan PT Buana Estate, ”Saya Hanya Takut Sama Hukum Tuhan”

2007-08-10T18:58:00.001-07:00

Berkali-kali diteror oleh orang-orang yang mengaku dekat dengan penguasa, tidak membuat Ketua Bidang Pertanahan PT Buana Estate , H. Anim Sanjoyo Romansyah, kecut. Ia mengaku tidak gentar menghadapi para preman penyerobot tanah. “Selama saya berada di jalan yang benar, Tuhan pasti akan melindungi saya. Saya hanya Takut kepada Tuhan.” Demikian dikemukakan Anim kepada Radar Bogor, berkaitan dengan usaha-usaha dari kelompok tertentu yang ingin menguasai lahan seluas 211 HA di desa Hambalang, Citeureup, Bogor.

Anim menegaskan, perseteruan ini mustinya tidak harus terjadi kalau masyarakat memahami persoalan hukum di Indonesia. Pasalnya lahan tersebut sudah ditetapkan oleh PTUN sebagai milik PT Buana Estate secara sah.

Seperti diketahui pada 26 April 2007, Dolok F. Sirait dari PT Genta Prana dan HM Sukandi secara pribadi, pernah mencoba-coba menggugat PT Buana Estate atas lahan 211 Ha tersebut. Namun, PTUN Jakarta Timur menolak gugatan mereka, karena bukti dan saksi-saksinya sama sekali tidak memiliki unsur yang kuat. Bahkan, HM Sukandi mendekam di penjara atas perbuatannya merusak lahan di lokasi tersebut.

Kini, muncul lagi oknum yang coba-coba ingin menguasai lahan tersebut. Kali ini datang dari LSM Forum Hati, yang menurut dugaan Anim, diotaki oleh Danu, mantan Kepala Desa Hambalang dan Edi dari PT Anugerah Inti Persada. Kedua oknum ini memanfaatkan anggota Dewan dan beberapa gelintir rakyat sekitar, untuk membangun opini bahwa mereka lah yang paling berhak atas lahan tersebut. “Kalau mereka memahami hukum, tidak akan melakukan hal-hal semacam itu, karena akan sia-sia,” tegas Anim.

Cessie: Pidana atau Perdata?

2007-07-26T19:37:00.000-07:00

Cessie: Pidana atau Perdata?

Catatan untuk cover:
1. Dibikin 3 alternatif
2. Gambar terang, tidak gelap, tidak penuh gambar
3. Contoh yang di ACC adalah buku Moot Court 2007 yang kemarin.
4. Untuk gambar saya usul: lambang bank bali dan bank permata dan gambar cessie (apa sih artinya? kayaknya semacam surat-surat sakti gitu)

Halaman Belakang

Buku pertama telah kami terbitkan dengan judul “Otopsi Pradakwaan Bank Bali”. Mengingat Cessie masih merupakan bagian dari kehidupan perbankan, saya menganggap perlu untuk menerbitkan kembali buku itu dengan pendapat hukum saya yang terakhir.

Apabila penyelidik dan penyidik masih menganggap Cessie ini sebagai kasus pidana, maka dampak yuridis adalah sebagai berikut:
- Pertama, Cessie sebagaimana diatur dalam KUH Perdata sebaiknya dihapuskan atau,
- Kedua, Orang akan beralih ke bank-bank asing di mana kejaksaan pasti tidak akan
mencampuri urusan internal perbankan yang termasuk ke dalam lex specialis.

Dari pengamatan saya, hanya kasus-kasus Cessie tertentu yang oleh Kejaksaan Agung dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan terbitnya buku ini semoga mempunyai manfaat baik bagi dunia perbankan, para pengajar bidang hukum perdata, maupun para pemerhati hukum pada umumnya.

O.C. Kaligis

ISBN 978-979-1350-03-7

Judul: Campur Sari Perjalanan Hidup Bangsa Indonesia
Oleh: H. Ismail Saleh, S.H.
Catatan cover:
1. Seperti biasa bikin 3 alternatif.
2. Buku ini berisi tentang pemikiran-pemikiran Ismail Saleh dalam banyak hal, hukum, politik dan sosial. Tapi lebih banyak hukumnya. Dibikin terang, tidak full gambar.
3. Untuk cover belakang, ada foto orangnya, pilih salah satu. (kalau yg satu buat
belakang, yg lain buat depan)
4. Untuk cover depan, salah satunya coba dibikin muka dia full.

Halaman Belakang
Saat menjabat sebagai Jaksa Agung (1981-1984) Ismail Saleh pernah dijuluki ''Trio Punakawan/Pendekar Hukum'' bersama Ketua MA Mudjono, SH dan Menteri Kehakiman Ali Said, SH.
Selama menjabat, dia sering mengadakan kunjungan mendadak ke kantor-kantor kejaksaan. Dia berprinsip, bila mengharapkan ketertiban masyarakat, maka instansi penegak hukum harus tertib lebih dulu. Kebiasaan sidak itu, dilanjutkannya saat menjabat Menteri Kehakiman.
Berbagai penyimpangan pernah dibongkarnya. Seperti, kasus manipulasi pajak oleh sejumlah perusahaan asing, kasus Tampomas, dan penggelapan dana reboisasi di Sulawesi Tengah.
Ismail Saleh seorang pejabat yang sejak kecil sudah sangat mencintai alam dan hutan. Maklum, ayahnya, seorang kepala kehutanan di daerah Jawa Tengah, sering mengajaknya berkeliling melihat-lihat tanaman di hutan.
Setelah Pak Harto lengser, mantan Ketua LKBN Antara, ini tetap konsisten menunjukkan diri sebagai seorang mantan menteri pada masa pemerintahan Orde Baru. Dia tidak menyembunyikan diri atau malah ikut-ikutan menghujat mantan penguasa Orde baru itu, seperti dilakoni beberapa pejabat Orde Baru lainnya.
Bahkan Islamil Saleh tampil reaktif pada setiap pernyataan yang menghujat Pak Harto, dengan cara menulis di beberapa koran dan majalah. Dalam artikel di Harian Kompas, Ismail Saleh yang mengaku secara pribadi tidak dekat dengan Pak Harto mengutarakan dalam perkara HM Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia yang sudah berjalan lima tahun lamanya, ternyata bukan kebenaran obyektif yang ditegakkan, melainkan berubah menjadi pembenaran subyektif untuk membenarkan tindakan hukum yang diambil. Tindakan hukum yang mestinya ditopang dengan pertimbangan yang masuk akal terkesan menjadi tindakan yang akal-akalan saja. Kalau akal sudah mulai ditinggalkan, apalagi nuraninya.
Dalam mengisi hari tuanya, dia menulis puluhan buku yang sudah diterbitkan oleh berbagai macam penerbit.
ISBN 978-979-1350-02-0

Bupati Garut Keluhkan Cara Kerja KPK

2007-06-24T23:40:00.000-07:00

Bupati Garut, Agus Supriadi mengeluhkan cara kerja KPK yang dinilainya kurang memahami persoalan di daerah. Sehingga banyak kegiatan pemerintahan kabupaten yang terbengkelai karena harus mengikuti kemauan KPK. Hal ini disampaikan Agus Supriadi yang didampingi O.C. Kaligis, kuasa hukum Bupati Garut, kepada wartawan kemarin.

Agus mengatakan, KPK seharusnya mempelajari terlebih dahulu irama kerja di daerah, sehingga dalam melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan kesalahan, tidak mengganggu aktivitas pemerintah daerah.

Menurut Agus, hampir dua minggu lebih, pemerintahan di kabupaten Garut berjalan tersendat-sendat, karena orang-orang penting dipanggil ke Jakarta. “Sudah dua minggu ini staf-staf bagian keuangan dipanggil di Jakarta. Ini mengaibatkan kami tidak bisa bekerja secara normal, karena tidak bisa mengeluarkan biaya untuk keperluan yang mendesak. Kalau begini terus, bagaimana pemerintahan bisa berjalan lancar,” kata Agus.

Mustinya, lanjut Agus, KPK tidak harus memanggil semua staf kalau hanya untuk keperluan penyelidikan. Lagi pula, semua itu kan baru dugaan. “Ini baru diduga,” paparnya.

Lebih jauh, Agus menegaskan, dengan kedatangan Tim KPK ke Kabupaten Garut secara tiba-tiba, sekarang banyak kepala dinas yang ketakutan, apalagi kalau disuruh menangani proyek. “Sekarang tidak ada lagi yang mau menjadi pimpinan pelaksana proyek, karena kalau ada kesalahan sedikit, KPK langsung bertindak. Ini betul-betul membuat kami takut,” tegasnya. Kalau begitu, KPK saja suruh menjadi pimpinan proyek, kata Agus menambahkan.

Perihal kedatangan Tim KPK beberapa waktu lalu, Agus mengatakan belum tahu bagian mana yang akan dijadikan KPK sebagai dugaan tindak korupsi. Yang jelas, semua APBD sudah dibelanjakan sebagaimana mestinya. “Semua proyek sudah disetujui DPRD. Semua laporan keuangan sudah diperiksa oleh BPKD. Kami sudah melakukan secara prosedural. Tapi kenapa pihak kami yang diobok-obok, kenapa tidak DPRD dan BPKP sekalian saja,” katanya.

Agus Supriadi juga mengungkapkan kalau dirinya melakukan korupsi hanya dengan nilai puluhan juta rupiah, hal itu terlalu kecil. "Saya menjadi tersudut. Kalau saya mengorupsi tidak yang bernilai puluhan juta rupiah. Itu terlalu kecil," tegas Agus dalam nada tinggi.

Agus merasa bingung, kasus yang mana yang akan diselidiki oleh KPK. Dia menjelaskan bahwa pembayaran ganti rugi pembangunan Pasar Kadungora senilai Rp 720 juta kepada PT Usindo, pada bulan Agustus 2004, sudah sesuai prosedur. "Pembayaran itu sudah disetujui Komisi A DPRD Kabupaten Garut, saat itu. Jadi, kami sudah sesuai prosedur, kan," tegas Agus Supriadi.

Sementara itu dua pejabat di lingkungan Setda Kab. Garut, berencana mundur dari jabatannya Jumat (22/6). Kedua pejabat itu, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Drs. H. Iman Alirahman, M.Si. dan Kepala Seksi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Anton Heryanto.

Selama ini, Iman dan Anton direpotkan oleh berbagai pemeriksaan aparat penegak hukum. Selain KPK, ia juga belakangan harus diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, atas kasus dana belanja bupati dan wakil bupati 2005. Oleh karena itu, ia harus bolak-balik Jakarta-Garut, dan Bandung-Garut. Akibatnya, berbagai hal yang berkaitan dengan pengurusan keuangan, terbengkalai.

Acara Pemeriksaan Cepat di PTUN

2007-06-19T20:20:00.000-07:00

Kata Pengantar dan Cover Belakang (PTUN)

Bagi praktisi, buku ini membuka tabir beracara cepat. Sebenarnya, untuk kasus sebagaimana diuraikan dalam buku ini, akan diuji apakah beracara cepat mempunyai makna dan arti dalam penegakan hukum khususnya untuk memperolah clean governance.

Ternyata, sekalipun untuk kepentingan Pemohon, pejabat Tata Usaha Negara seakan kebal dan tidak menghiraukan keputusan itu, karena nyatanya pembangunan pasar tetap diteruskan.

Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana ke depan memperbaiki perundang-undangan. Maksud dari PTUN dengan acara cepat, adalah agar hak dari pihak yang dirugikan dapat diperoleh. Nyatanya, pembangkangan pihak birokrat tanpa adanya sanksi terhadap dirinya, membuat PTUN menjadi macan tak bergigi. Berbeda dengan PTUN di Eropa, tempat asalnya. Wibawa pengadilan begitu tinggi, sehingga pihak pencari keadilan benar-benar merasakan manfaat keadilannya.

Semoga hadirnya buku ini dapat menjadi kajian akademis dan sebagai masukan bagi legislatif dalam menyempurnakan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara demi tercapainya good governance.

ISBN MOOT COURT 978-979-1350-01-3

ISBN PTUN 978-979-1350-00-6

Judul yang benar

1. Acara Pemeriksaan Cepat di PTUN
2. National and International Rounds of Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2007

Otak Perusak Lahan Probosutedjo Diganjar 1 Tahun 4 Bulan

2007-06-12T04:59:00.000-07:00

Otak Perusakan Tanah Probosutedjo Dganjar 1 Tahun 4 Bulan

Majelis hakim PN Cibinong memvonis para pelaku perusakan lahan milik PT Buana Estate di Desa Hambalang, Citeureup, Bogor, masing-masing 1 tahun 4 bulan untuk otak perusakan dan 9 bulan untuk pelaku perusakan.
Pada sidang putusan yang digelar Selasa (12/04), dipadati oleh ratusan anggota keluarga para terdakwa yang sejak pagi mendampinginya. Dalam putusannya, HM Sukandi (otak perusakan) divonis pidana penjara satu tahun empat bulan, karena terbukti telah menghasut warga untuk melakukan perusakan terhadap tanaman dan lahan milik orang lain. Seperti dalam sidang perdana yang digelar pada 7 Mei 2007, Jaksa memerinci perbuatan Sukandi sebagai otak pelaku dengan menghasut orang lain untuk melakukan perusakan yang bisa merugikan pihak lain. Perbuatan tersebut, menurut Jaksa, dilakukan bersama-sama dengan lima anak buahnya, antara lain Martin, Emmar, Ujib, Inab, dan Harun.
Sementara lima anak buah yang setia menunggu komando HM Sukandi divonis pidana dengan penjara masing-masing sembilan bulan, karena telah mencabuti kurang lebih 270 pohon coklat, 23 pohon mahoni, dan 18 papan nama PT Buana Estate. Hal itu sesuai dengan dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, Trimariani, SH, MH dalam sidang lanjutan kasus perusakan lahan milik PT Buana Estate, di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor beberapa waktu lalu.
Dalam aksinya, para terdakwa yang dikomandoi oleh HM Sukandi secara bersama-sama melakukan pencabutan sebanyak kurang lebih 300 pohon coklat dan mahoni sehari setelah pohon-pohon itu ditanam oleh pihak Buana Estate. Pohon-pohon itu lalu dibuang di sebuah tempat tak jauh dari lokasi.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim yang diketuai oleh Saryana, SH dan Panitera Saragi, SH ini, otak perusaakan, HM Sukandi telah terbukti melanggar pasal 55 ayat 1 dan 2 jo pasal 170 ayat 1 dan 2 (1) KUHPidana. Sedangkan 5 anak buah Sukandi terbukti melanggar pasal 55 ayat 1 dan 2 jo pasal 170 ayat 1 dan 2 (ke-1) KUHPidana.
Hal-hal yang memberatkan adalah bahwa para terdakwa secara terang-terangan dan bersama-sama telah melakukan tindak kekerasan terhadap barang milik orang lain sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp 40 juta. Sedangkan ha-hal yang meringankan adalah bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan, dan belum pernah dihukum.
Sementara itu, di luar persidangan Haji Anim Sanjoyo Romansyah, selaku staf ahli PT Buana Estate bidang pertanahan mengaku puas atas vonis yang dijatuhkan hakim. Ia melihat, hakim sudah bekerja secara proporsional dan profesional. Ke depan ia berharap agar para terdakwa kembali ke jalan yang benar dan bisa membedakan mana hak milik sendiri dan hak milik orang lain. Dalam kasus-kasus seperti ini, Anim menegaskan tidak akan pandang bulu terhadap siapapun yang mengganggu tanah perkebunan milik Buana Estate. “Perkebunan ini kan merupakan program pemerintah, siapapun yang mengganggunya berarti melawan pemerintah,” kata Haji Anim yang sudah banyak makan asam garam mengelola pertanahan.
Sidang ini merupakan buntut dari penyerobotan lahan yang dilakukan oleh HM Sukandi dan PT Genta Prana atas lahan seluas 211 Ha milik PT Buana Estate yang diwakili Haji Anim Sanjoyo Romansyah di desa Hambalang, Citeureup, Bogor. Dalam sidang perdata di PTUN Jakarta Timur, HM Sukandi dan PT Genta Prana menggugat BPN Pusat, BPN Bogor dan PT Buana Estate sebagai tergugat intervensi. Namun gugatan mereka ditolak oleh PTUN Jakarta Timur pada Kamis, (26/04) yang diketuai oleh Kadar Slamet, SH.

Duh, Bahasa Indonesia

2007-05-16T01:36:00.001-07:00

Di koran-koran saya sering menjumpai kata-kata aneh seperti ini: Fesyen, Eksen, Cek en ricek, Piksel, Kongratulesen, Kroscek, Fred ciken, iIegal loging, Resor, Mal, Miskol, Mane londring, Carjer, Dicas, friser dll masih banyak banget. Pengindonesiaan istilah asing oleh koran, hampir mirip dengan bahasa sms atau bahasa sopir truk yang tak sengaja sering kita baca. Seorang pakar bahasa pernah mengatakan bahasa bersifat dinamis dan tergantung kesepakatan.

Pertanyaannya siapa yang menyepakati dan kapan. Sama dengan kata "gadering" yang baru kali ini saya baca, jika gadering sudah diindonesiakan, seharusnya "gadering anggota". Juga, kalau kata "member" sudah diindonesiakan mustinya "gadering member". Tapi kalau belum diaku oleh bahasa Indonesia, mustinya tidak seperti itu nulisnya. Sebaiknya AJI juga peduli terhadap perkembangan bahasa kita.

Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Dr Dendy Sugono menilai pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia pertelevisian di tanah air kini kian memprihatinkan. "Banyak di antara mereka (stasiun televisi, Red) menggunakan istilah bahasa asing dalam mata acaranya. Bahkan, siaran yang ditayangkan cenderung tidak taat asas dan aturan bahasa Indonesia yang baku," katanya di Padang, Senin (19/12).

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka televisi tidak lagi menjadi media pembelajaran bahasa Indonesia bagi masyarakat, tetapi sebaliknya ikut meminggirkan bahasa nasional ini. Dendy memberi contoh tentang tayangan sinetron dan pembawa acara hiburan di televisi swasta nasional, yang cenderung menggunakan bahasa Jakarta. Hal itu berarti lokalitas ibukota menjadi acuan bagi pemakaian bahasa di Tanah Air. "Kami sudah mendatangi sejumlah stasiun televisi swasta nasional guna melakukan penjajakan terkait penggunaan bahasa Indonesia.

Namun upaya tersebut masih sebataspeninjauan, karena kami tidak memiliki dasar hokum untuk menertibkan," katanya. Pihaknya juga sudah menyampaikan kepada pemilik stasiun televisi swasta nasional mengenai mata acara yang memiliki kelemahan mendasar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jika bahasa Indonesia yang dicitrakan televisi buruk, maka secara persuasifmasyarakat juga diajak untuk berbahasa yang buruk pula. Tugas untuk menjaga dan menghargai bahasa nasional bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga pihak swasta, termasuk media massa yang memiliki andil besar terhadap perkembangan bahasa. "Kita memerlukan adanya gerakan dan kesadaran semua pihak untuk melestarikan bahasa Indonesia," ujar Dendy.(Ant/A-16)

Bahasa ini memang rusan yang agak lucu. Dulu pernah juga ada yang menulis "main set" di sebuah media padahal yang dimaksud adalah mind set. Kalau tak salah Thoriq yang mengeritiknya. Sebelumnya, banyak pula aktipis (maksudnya pake "f", tapi sayah kan orang Sudna") yang dalam percakapannya diwarnai kata "peta konflik". Misalnya, "kami dipeta-konflikkan". Padahal awalnya adalah fait accompli. "Kita di-fait-accompli". Karena sering terdengar, aktivis lain yang tak begitu sering menemukan kata itu dalam artikel atau tulisan yang dia baca, jadi salah mengerti. Dan langsung menyerapnya dan menjadikannya justru sebagai kota kasa, eh kosa kata baru. Dan saya membayangkan, berapa banyak masalah di kalangan aktipis fro repormasi (juga fara aktipis IKIF yang sekarang di Bandung jadi UFI, serta mahasiswa PISIF maupun PIKOM Unfad) yang ditanggapi secara salah paham gara-gara salah tangkap atas istilah itu. Sekarang member gadering.

Kesepakatannya harusnya oleh dewan bahasa. Tapi dewan bahasa pernah mengeluarkan daftar pengindonesiaan istilah2 komputer yg kita ketawain abis, inget gak? Kalo yg belum ada terjemahannya sebaiknya pakai istilah asli seperti 'gathering'.Dan karena 'gathering' dengan mudah kita ganti 'ngumpul' atau apa, ya nora aja kalo pakai inggrisnya.

Tebet, 20 Desember 2005

Duh, Penguasa Kita

2007-05-16T01:34:00.000-07:00

Sulit membedakan antara penjajah zaman dulu dengan penguasa kita saat ini. Kata nenek saya, penjajah itu kejam dan biadab. Mereka suka menindas, memaksa, dan memeras rakyat dengan membebani pajak yang tinggi. Mereka tidak pernah memperhatikan kesejahteraan rakyat. Hasil bumi rakyat dirampas untuk kepentingan penjajah. Rakyat hanya dimanfaatkan tenaganya belaka. Para buruh digaji kecil. Para petani dipaksa kerja Rodi. Konon, kerja Rodi merupakan proyek Belanda untuk menghabisi kaum pribumi. Nyatanya memang benar, berapa puluh ribu rakyat kita mati kelaparan.

Kini, penguasa kita melakukan hal yang sama. Hanya bedanya, dengan cara yang agak santun, tetapi buntutnya sama saja, mencekik rakyat. Tarif listrik melambung, air harus bayar, jalan harus bayar, pajak selangit, pungutan di mana-mana, beras langka, BBM dipaksa naik, petani dipinggirkan. Jika petani mulai panen, penguasa mengimpor beras, akibatnya mereka tidak bisa menikmati hasil tani karena harga anjlok. Jika petani mulai menggarap sawah atau ladang, harga pupuk dinaikkan. Para pedagang diuber-uber, para nelayan dijerat tengkulak, sehingga tidak pernah bisa menjual ikan tangkapannya dengan harga yang wajar. Pegawai rendahan dipunguti berbagai macam pajak. Setiap kali ada kebijakan publik yang ditentang rakyat, anggota DPR langsung membela rakyat. Tapi itu hanya trik saja. Setelah dikasih uang sama penguasa, mereka berbalik mendukung penguasa. Intinya, mental penguasa kita sama dengan mental penjajah.

Mungkin ada benarnya, pemerintah saat ini berperilaku seperti itu, sebab kalau kita tinjau dari naskah proklamasi, memang benar, bahwa proklamasi itu intinya hanya memindahkan kekuasaan Belanda kepada pribumi. Jadi, wajar kalau mereka bermental penjajah seperti Belanda.Berikut saya kutip naskah itu:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan, d.l.l. diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno / Hatta

Otak Perusakan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan

2007-05-16T01:15:00.000-07:00

Cibinong

Kasus Perusakan Lahan

Otak Perusakan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan

Jaksa Penuntut Umum PN Bogor menuntut para pelaku perusakan lahan milik PT Buana Estate di Desa Hambalang, Citeureup, Bogor, masing-masing 1 tahun 6 bulan untuk otak perusakan dan 1 tahun untuk pelaku perusakan.

Sidang pembacaan tuntutan pidana terhadap HM Sukandi, 62 tahun, otak perusakan lahan milik PT Buana Estate, yang menjadi terdakwa kasus penyerobotan tanah itu, digelar di PN Bogor, Jawa Barat, Senin (14/5).

Pada sidang kali ini HM Sukandi diancam pidana penjara satu tahun enam bulan, karena menghasut warga untuk melakukan perusakan terhadap tanaman dan lahan milik orang lain. Seperti dalam sidang perdana yang digelar pada 7 Mei 2007, Jaksa memerinci perbuatan Sukandi sebagai otak pelaku dengan menghasut orang lain untuk melakukan perusakan yang bisa merugikan pihak lain. Perbuatan tersebut, menurut Jaksa, dilakukan bersama-sama dengan lima anak buahnya, antara lain Martin, Emmar, Uji, Inaf, dan Harun.

Sementara lima anak buah yang setia menunggu komando HM Sukandi diancam pidana dengan penjara masing-masing satu tahun, karena telah mencabuti kurang lebih 800 tanaman milik orang lain serta mencabuti 20 papan nama milik PT Buana Estate. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum, Trimariani, SH, MH dalam sidang lanjutan kasus perusakan lahan milik PT Buana Estate, di Pengaddilan Negeri Bogor.

Dalam aksinya, para terdakwa yang dikomandoi oleh HM Sukandi secara bersama-sama melakukan pencabutan sebanyak kurang lebih 800 pohon coklat dan mahoni sehari setelah pohon-pohon itu ditanam oleh pihak Buana Estate. Pohon-pohon itu lalu dibuang di sebuah tempat tak jauh dari lokasi.

Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim Saryana, SH dan Panitera Saragi, SH ini, jaksa menjerat Sukandi dengan dakwaan pasal 55 ayat 1 dan 2 jo pasal 170 ayat 1 dan 2 (1) KUHPidana. Sedangkan anak buah Sukandi diancam pidana pasal 55 ayat 1 dan 2 jo pasal 170 ayat 1 dan 2 (ke-1) KUHPidana.

Dalam sidang kali ini, para terdakwa berkesempatan memberikan keterangan bahwa dirinya telah mengganti penasihat hukumnya dari Syahrul Bahrum kepada Masdir Kartadja, SH. Sukandi menganggap Syahrul Barum tidak profesional. “Atas pertimbangan ini, maka kami menggantinya,” kata Sukandi.

Sementara itu, di luar persidangan Haji Anim Sanjoyo Romansyah, selaku staf ahli PT Buana Estate bidang pertanahan menegaskan bahwa para mafia tanah tidak bisa didiamkan saja. Sebab, jika didiamkan, mereka akan semakin merajalela menyerobot lahan-lahan miliki orang lain. “Jaringan mereka sudah sangat rapi. Jangan takut, jika dalam posisi benar, kita harus berani melawannya,” kata Haji Anim yang sudah banyak makan asam garam mengelola pertanahan. Anim berharap Majelih Hakim bisa memberi hukuman yang setimpal atas perbuatan para terdakwa.

Sidang ini merupakan buntut dari penyerobotan lahan yang dilakukan oleh HM Sukandi dan PT Genta Prana atas lahan seluas 211 Ha milik PT Buana Estate yang diwakili Haji Anim Sanjoyo Romansyah di desa Hambalang, Citeureup, Bogor. Dalam sidang perdata di PTUN Jakarta Timur, HM Sukandi dan PT Genta Prana menggugat BPN Pusat, BPN Bogor dan PT Buana Estate sebagai tergugat intervensi. Namun gugatan mereka ditolak oleh PTUN Jakarta Timur pada Kamis, (26/04) yang diketuai oleh Kadar Slamet, SH.

Sri Widodo

2005-05-19T01:47:00.000-07:00

Personal Homepage